Kepranataan profesi arsitek

Profesi arsitek adalah suatu keahlian khusus dalam bidang tertentu dan dari pendidikan tertentu pula, yang pada akhir dari pekerjaannya akan menuntut kesungguhan dan tanggung jawab. Tujuan berprofesi adalah mencari nafkah dan memberikan karya yang terbaik yang dapat dihasilkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Maka dari itu pengertian profesi arsitek mengandung makna yang jauh lebih besar dan sangat dalam dibandingkan sekedar menjadi penyedia jasa penggambaran. Saat ini banyak masyarakat menganggap bahwa arsitek adalah tukang gambar dan tukang membangun. Hal ini tidak sepenuhnya benar, mengingat sesungguhnya arsitek adalah yang menawarkan jasa keahlian berupa gagasan dan solusi sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagi macam persoalan yang  menyangkut fungsi bangunan, kenyamanan bangunan, keindahan estetika bahkan sampai gaya hidup.

MENGAPA DIPERLUKAN PRANATA PROFESI ARSITEK?

Seperti yang kita ketahui semua bahwa prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerinth, baik yang ada dalam aturan-aturan kita maupun yang lazim berlaku di dunia internasional akan selalu mengedepankan aspek transparansi, keterbukaan dan persaingan yang sehat, hubungnan transaksi yang adil serta diikuti dengan akuntabilitas.

Di negara kita, kebanyakan prinsi-prinsip tersebut, berikut etika pengadaan yang baik, belum mampu kita wujudkan dengan tuntas dalam kultur waktu 3 tahun terakhir. Masyarakat yang sudah tegabung dalam sosiasi profesi arsitek “IKATAN PROFESI ARSITEK” terus membekali diri dengan program-program peningkatan kompetensi dan profesionalisme termasuk kode etik dan kaidah tata laku (Ethics and code of conduct).

Indonesia secara aktif mengikuti dan mendudukan posisinya di forum world tradee organization (WTO). Saat ini salah satu implementasi yang sudah berjalan adalah ASEAN MUTUAL RECOGNATION ARRANGEMENT ON ARCHITECTURAL SERVICES (ASEAN MRA). Fakta ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kita tidak bisa lagi menghindar dari gobalisasi dan berlindung pada proteksi.

ADA TIGA PILAR KEPRANATAAN SEBAGAI PENDUKUNG UTAMA.:

1.       Pilar pertama adalah kepranataan yang mengatur hubungan kerja dan penyelenggaraan kerja sama pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan. Di Indonesia, kepranataan ini terwujud dalam bentuk UU No. 18/1999 tentang konstruksi.

2.       Pilar kedua adalah kepranataan yang mngatur obyek/materi dalam konteks jasa konstruksi, dalam hal ini adalah bangunan gedung dan lingkungan binaan (Built environment). Kepranataan ini di Indonesia terwujud dalam bentuk UU No. 28/2007 tentang bangunan gedung.

3.       Pilar ketiga adalah kepranataan yang mengatur subyek para pelaku, yang dalam hal inii adalaharsitek (dan insyinyur). Kepranataan ini bellum ada di Indonesia. Dalam konteks keprofesian arsitek maka sehubungan dengan usaha untuk membangun dunia profesi yang kuat dan seimbang maka dianggap perlu adanya kepranataan khusus yang mengatur profesi arsitek sebagai pelaku aktif dalam dunia jasa dan konstruksi.